4 Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Ekonomi Digital

Beberapa saat yang lalu saya sempat melakukan berbagai riset singkat terkait bagaimana peran pemerintah bisa memfasilitasi percepatan ekonomi digital yang saat ini menjadi sesuatu hal yang tak terelakkan lagi. Saya membagi peran yang bisa dimainkan pemerintah menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

Fasilitator Transformasi Digital di perusahaan konvensional

Pertama, Pemerintah bisa melakukan sosialisasi, dan pelatihan bagi perusahaan agar bisa melihat perubahan apa yang akan terjadi, dan bagaimana melakukan antisipasi terhadap perubahan.
Kegagalan perusahaan konvensional memahami perubahan, dan melakukan transformasi bisa menyebabkan kebangkrutan dan PHK massal yang berbahaya bagi stabilitas negara, selain akan mempengaruhi keadaan ekonomi, juga menyebabkan kecemburuan, dan kecemasan sosial di karyawan dan masyarakat yang terdampak.

Perlindungan terhadap UMKM Lokal

Kedua, pemerintah punya peran yang penting untuk melindungi UMKM lokal yang akan pertama terdampak oleh ekonomi digital yang lintas batas dan negara. UMKM juga dicirikan dengan modal dan kompetensi yang terbatas untuk bisa bersaing, dan memahami perubahan. Oleh karena itu perlu skema yang bisa membantu mereka, tidak tertinggal terlalu jauh dalam perlombaan merebut ekonomi digital.

Hal yang bisa dilakukan antara lain program pendampingan, pendanaan, promosi, hingga pelatihan bagi UMKM. Mereka perlu dibekali dengan kompetensi digital standar semacam pemecahan masalah, berpikir kritis dan juga yang tidak kalah penting kemampuan literasi data.

Memfasilitasi Data Terbuka, Untuk Menciptakan Peluang yang Sama

Ketiga, pemerintah diharapkan memfasilitasi data terbuka yang bisa digunakan oleh para inovator untuk membuat solusi-solusi, dan inovasi baru. Terkait hal ini, perlu adanya standarisasi pengumpulan, pengelolaan hingga manajemen distribusi data. Akses data yang terbuka akan memberikan kesempatan semua orang di Indonesia untuk melakukan inovasi, karena data menjadi bahan dasar yang sangat penting sebagai pengambilan keputusan.

Reskilling Terkait Literasi Data

Keempat, kebijakan data terbuka dan terintegrasi ini harus juga di dukung dengan literasi data. Literasi data menurut Gartner adalah kemampuan untuk menulis, membaca dan mengkomunikasikan data dalam sebuah konteks, termasuk di dalamnya kemampuan memahami Analisa, sumber data, teknik pengambilan data. Ini juga mencakup kemampuan untuk menggunakan data tersebut dalam pengambilan keputusan.

 

Tuhu Nugraha

Konsultan Bisnis Digital

Dosen Pasca Sarjana London School of Public Relations (LSPR) Jakarta & Komunikasi UI

Penulis Buku Best Seller WWW.HM Defining Your Digital Strategy

Untuk pembelian buku WWW.HM Defining Your Digital Strategy klikdi sini